Sertifikasi Halal

Wajib bagi produk F&B (UU JPH). Proses via SEHATI — kami urus sampai label halal terbit.

Tim Arofahajj Universe sudah menangani 3.899+ pengurusan serupa untuk 1.247+ klien di seluruh 38 provinsi dengan rating 4,9/5. Semua proses menggunakan jalur resmi — BPJPH (Kemenag) + LPPOM MUI/LPH + KKP — dan didokumentasikan transparan sehingga Anda bisa memantau progres setiap tahap.

Biaya jasa kami mulai Rp 1,56jt dengan estimasi waktu 14-30 hari. Konsultasi awal gratis: kami bedah kondisi Anda, susun roadmap, dan baru bergerak setelah Anda setuju. Bergaransi uang kembali 100% bila gagal terbit karena kesalahan proses kami.

Setiap sektor punya kerangka legal berbeda, dan sertifikasi Halal adalah salah satu bagiannya di bawah kewenangan BPJPH (Kemenag) + LPPOM MUI/LPH + KKP — kehadirannya menentukan apakah kegiatan usaha Anda dianggap patuh atau berisiko sanksi administratif. Halaman ini kami rangkum secara jujur: apa yang dibutuhkan, berapa lama realistisnya, dan apa kewajiban Anda setelah izin terbit — sebagai bekal sebelum memutuskan.

Siapkan dulu NIB usaha aktif, Daftar produk, dan bahan baku & pemasok (matriks bahan). Daftar itu adalah syarat inti — instansi bisa menambah dokumen teknis sesuai kegiatan usaha Anda, dan itulah yang kami petakan sejak konsultasi pertama. Dari pengalaman kami menangani kasus serupa, berkas paling sering dikembalikan karena hal sepele: data pemohon tidak konsisten dengan dokumen pendukung, atau status NPWP belum aktif atau jenisnya belum sesuai (perorangan vs badan). Hampir semua penolakan tahap awal kembali ke hal-hal administratif semacam ini, bukan ke substansi usaha.

Secara realistis, sertifikasi Halal selesai dalam 14-30 hari sejak berkas Anda dinyatakan lengkap — angka ini mengikuti pola pemrosesan normal, bukan janji iklan. Prosesnya berurutan: berkas diajukan ke BPJPH (Kemenag) + LPPOM MUI/LPH + KKP, diverifikasi, dan hanya diproses lanjut setelah tidak ada temuan — di sinilah pendampingan menentukan kecepatan. Periode pasca-aturan baru biasanya membuat antrean reviu lebih panjang — perencanaan yang matang menghindarkan Anda dari gelombang itu.

Setelah sertifikasi Halal terbit, dokumen ini ikut mengikuti masa berlaku yang ditetapkan BPJPH (Kemenag) + LPPOM MUI/LPH + KKP — dan terbit bukan garis akhir kepatuhan Anda. Kewajiban pasca-terbit juga harus masuk rencana: perpanjangan harus disiapkan jauh sebelum masa berlaku habis, serta laporan berkala tertentu bisa dipersyaratkan sesuai sektornya. Klien program KepatuhanPRO bahkan mendapat pengingat otomatis lewat WhatsApp sebelum setiap tenggat — supaya sertifikasi Halal yang sudah diperjuangkan tidak hangus karena kelalaian administratif. Biaya jasa mulai Rp 1,56jt, pendampingan penuh hingga terbit.