Izin Haji (PPIH) untuk Usaha Travel Haji & Umrah
Izin Haji (PPIH) untuk usaha travel haji & umrah — kenapa sektor ini membutuhkannya lebih dari sektor lain: PIHK (pemasaran haji khusus) — izin menyasar jemaah haji khusus sesuai regulasi terbaru, dengan persyaratan modal & dokumen lebih tinggi. Halaman ini menyatukan dua hal yang biasanya terpisah: pengalaman industri Travel Ibadah dan data teknis izin haji (ppih) (syarat, biaya mulai Rp 32,5jt, proses 60-120 hari).
Kenapa Izin Haji (PPIH) Krusial untuk Travel Haji & Umrah
PIHK (pemasaran haji khusus) — izin menyasar jemaah haji khusus sesuai regulasi terbaru, dengan persyaratan modal & dokumen lebih tinggi.
Situasi Khas Legalitas di Sektor Travel Haji & Umrah
Legalitas inti sektor ini: PPIU/PIHK sebagai izin operasional (diterbitkan Kementerian Agama untuk umrah dan Kemenag/PIHK untuk haji khusus), badan usaha PT dengan modal sesuai regulasi, dan kewajiban pendukung: sertifikat pembimbing ibadah, SPB kemitraan, asuransi penanggungan, dan sistem keuangan terpisah dari dana jemaah.
- Transisi regulasi PMHU terbaru — Regulasi penyelenggaraan haji-umrah baru mengubah persyaratan modal, dokumen, dan mekanisme perizinan. Travel yang beroperasi dengan pemahaman regulasi lama bisa gagal perpanjang izin.
- PPIU vs PIHK — jangan tertukar — PPIU untuk umrah (Kemenag), PIHK untuk haji khusus (regulasi PMHU). Banyak travel punya umrah tapi mengiklankan paket haji khusus — itu pelanggaran berat.
- Rekening & dana jemaah — Kewajiban rekening terpisah untuk dana jemaah, setoran infaq, dan transparansi keuangan jadi standar audit regulasi terbaru — struktur keuangan harus dipersiapkan.
Syarat Izin Haji (PPIH) untuk Pelaku Travel Ibadah
Syarat dasarnya sama untuk semua sektor — yang berbeda adalah dokumen khusus sektor travel ibadah dan pemetaan KBLI:
- PT murni milik WNI (susunan saham bersih dari asing)
- Modal disetor sesuai ketentuan (hingga Rp 3 miliar, tunai/setara kas & teraudit)
- Kantor usaha layak + sarana pelayanan jamaah
- Dokumen keuangan bersih — tanpa penarikan dana jamaah sebelum SK
- Siap ikut pembinaan & uji kelayakan Kemenag (kunjungan fisik tim verifikasi)
Proses Pengurusan — Langkah demi Langkah
Alur penuh via Kementerian Agama RI — Dirjen Penyelenggaraan Haji & Umrah: dari konsultasi gratis (kami bedah kondisi travel ibadah Anda), audit dokumen, eksekusi, sampai dokumen terbit dan panduan kewajiban pasca-terbit. Estimasi total: 60-120 hari sejak dokumen lengkap.
- Audit pra-izin: kelayakan modal, legalitas & struktur saham
- Penyiapan/pembenahan PT + dokumen sesuai checklist Kemenag
- Pengajuan administrasi pembinaan ke Kemenag
- Uji kelayakan & kunjungan verifikasi tim Kemenag ke kantor Anda
- SK PPIH terbit + penempatan PPUMI & kemitraan maktab haji
Biaya & Timeline
Jasa mulai Rp 32,5jt dengan estimasi 60-120 hari. Biaya resmi instansi terpisah dan transparan sejak penawaran — tidak ada biaya yang muncul di tengah jalan. Gagal terbit karena kesalahan proses kami? Uang kembali 100%.
KBLI yang Biasa Dipakai Usaha Travel Haji & Umrah
79121 — Agen Perjalanan Umrah & Haji Khusus · 79111 — Agen Perjalanan Wisata · 79201 — Penyelenggaraan Paket Wisata · 56102 — Katering (untuk makanan paket) · 85402 — Kursus Keagamaan (persiapan ibadah)
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Lanjutkan Penelusuran Anda
Layanan Populer Lainnya
Panduan & Referensi
Siap diurus sampai terbit?
Konsultasi awal gratis — roadmap, biaya & timeline tertulis sebelum mulai. 95% proses online.
Chat WhatsApp SekarangHalaman Terkait
Halaman ini diperbarui untuk kondisi regulasi 2026.