Pendaftaran LKS Bipartit (Lembaga Kerja Sama — Kemnaker)
LKS Bipartit menerbitkan tanda daftar forum kerja sama perusahaan-pekerja Anda. Kami menyiapkan SK, komponen, dan formulir. LKS resmi memenuhi kewajiban hukum dan menjaga hubungan industrial sehat.
Ringkasan Cepat
Pendaftaran LKS Bipartit (Lembaga Kerja Sama — Kemnaker) — berkode PP3-TK-061 — diterbitkan oleh Kemnaker / Disnaker. Jasa pengurusan lengkapnya mulai Rp 830.000 dengan estimasi proses 7-10 hari (10 hari kerja) dan masa berlaku 2 tahun (dapat diperbarui). Syarat utamanya meliputi dokumen legalitas usaha yang dikelola penuh oleh tim Arofahajj Universe — pendampingan hingga terbit, garansi 100% uang kembali bila gagal karena proses kami.
- Biaya jasa
- mulai Rp 830.000
- Estimasi proses
- 7-10 hari (10 hari kerja)
- Diterbitkan
- Kemnaker / Disnaker
Harga Jasa Pengurusan
Harga diskon
Rp 830.000
Harga normal
Rp 980.000
Harga jasa konsultan — biaya resmi pemerintah (PNBP) dibayar terpisah sesuai tarif instansi. Final setelah review kasus: lokasi, kelengkapan dokumen & kompleksitas.
±64 usaha memproses layanan ini bulan ini
Syarat Utama
- NIB
- SK direksi pembentukan LKS
- daftar komponen (pekerja & pengelola)
- AD/ART LKS
- formulir lapor
Belum punya salah satu dokumen? Tim kami membantu pengadaannya — sampaikan saat konsultasi.
Proses Pengurusan — 5 Langkah
Konsultasi awal
Sampaikan kebutuhan Pendaftaran LKS Bipartit (Lembaga Kerja Sama — Kemnaker) (PP3-TK-061) Anda lewat konsultasi awal (gratis, tanpa komitmen). Kami cek kelayakan, level risiko KBLI, dan rincian biaya final sebelum ada pembayaran.
Serah terima dokumen
Anda kirim dokumen syarat secara digital (scan/foto asli jelas). Tim Arofahajj Universe memverifikasi kelengkapan dan membantu pengadaan dokumen yang belum ada.
Pengajuan ke Kemnaker / Disnaker
Tim mengurus pengajuan ke Kemnaker / Disnaker atas nama Anda dengan surat kuasa, termasuk koreksi bila ada temuan verifikator — tanpa biaya tambahan.
Monitoring & klarifikasi
Kami memantau status setiap tahap di sistem Kemnaker / Disnaker, merespons klarifikasi/reviu instansi secepatnya, dan mengabari Anda di setiap milestone via WhatsApp.
Penyerahan izin
Pendaftaran LKS Bipartit (Lembaga Kerja Sama — Kemnaker) terbit, kami serahkan dokumen digital (dan fisik bila ada) + panduan kewajiban pasca-terbit. Garansi 100% uang kembali bila gagal karena proses kami.
Memahami Pendaftaran LKS Bipartit (Lembaga Kerja Sama — Kemnaker) Lebih Dalam
Setiap sektor punya kerangka legal berbeda, dan pendaftaran LKS Bipartit (Lembaga Kerja Sama — Kemnaker) adalah salah satu bagiannya di bawah kewenangan Kemnaker / Disnaker — kehadirannya menentukan apakah kegiatan usaha Anda dianggap patuh atau berisiko sanksi administratif. Sebelum masuk ke proses, pahami dulu tiga hal yang paling menentukan hasil: kelengkapan dokumen, jalur pengajuan yang benar, dan kesiapan mengikuti reviu instansi.
Persiapan terbaik untuk pendaftaran LKS Bipartit (Lembaga Kerja Sama — Kemnaker) adalah dokumen: minimal NIB, SK direksi pembentukan LKS, dan daftar komponen (pekerja & pengelola). Selain itu, dokumen teknis tambahan bisa muncul sesuai sektor — kami identifikasi lebih awal supaya tidak ada kejutan di tengah proses. Dari pengalaman kami menangani kasus serupa, berkas paling sering dikembalikan karena hal sepele: KBLI di NIB belum mencakup kegiatan usaha yang sebenarnya, atau akta pendirian belum memuat kewenangan untuk bidang terkait. Hampir semua penolakan tahap awal kembali ke hal-hal administratif semacam ini, bukan ke substansi usaha.
Secara realistis, pendaftaran LKS Bipartit (Lembaga Kerja Sama — Kemnaker) selesai dalam 7-10 hari (10 hari kerja) sejak berkas Anda dinyatakan lengkap — angka ini mengikuti pola pemrosesan normal, bukan janji iklan. Prosesnya berurutan: berkas diajukan ke Kemnaker / Disnaker, diverifikasi, dan hanya diproses lanjut setelah tidak ada temuan — di sinilah pendampingan menentukan kecepatan. Periode pasca-aturan baru biasanya membuat antrean reviu lebih panjang — perencanaan yang matang menghindarkan Anda dari gelombang itu.
Pendaftaran LKS Bipartit (Lembaga Kerja Sama — Kemnaker) berlaku 2 tahun (dapat diperbarui) — tapi terbit bukan garis akhir kepatuhan Anda. Kewajiban pasca-terbit juga harus masuk rencana: laporan berkala tertentu bisa dipersyaratkan sesuai sektornya, serta penempatan izin (misalnya untuk tenda/kios/papan nama) harus sesuai yang tercantum. Jangan biarkan dokumen yang sudah jadi menjadi tidak berlaku: masukkan tanggal kedaluwarsa ke kalender usaha Anda. Tim Arofahajj Universe mengingatkan otomatis, dan biaya jasa pengurusan mulai Rp 830.000 mencakup pendampingan hingga terbit.
Catatan Penting
Wajib untuk perusahaan ≥50 karyawan: forum penyelesaian masalah ketenagakerjaan.
Sering Diambil Bersama — Paket Hemat 10%
Klien Ketenagakerjaan & Keamanan biasanya menyelesaikan 3 urusan ini sekaligus supaya operasional langsung legal penuh.
1. PP3-TK-061 — layanan ini
Pendaftaran LKS Bipartit (Lembaga Kerja Sama — Kemnaker)
Rp 830.000
Rp 27.750.000
Rp 56.350.000
Total bundle Rp 84.930.000
Rp 76.437.000
Pertanyaan Umum Pendaftaran LKS Bipartit (Lembaga Kerja Sama — Kemnaker)
Layanan Ketenagakerjaan & Keamanan Lainnya
PP3-TK-001
RPTKA — Penetapan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Pengajuan Baru)
Rp 2.050.000
PP3-TK-002
Perpanjangan RPTKA — Penetapan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Pengajuan Baru)
Rp 1.330.000
PP3-TK-003
Perubahan Data RPTKA — Penetapan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Pengajuan Baru) — Penambahan Posisi Jabatan TKA Baru
Rp 1.050.000
PP3-TK-004
Kitas Investasi — Indeks 312 (Pemegang Saham PT/PMA)
Rp 3.600.000
PP3-TK-005
Perpanjangan Kitas Investasi — Indeks 312 (Pemegang Saham PT/PMA)
Rp 2.320.000
PP3-TK-006
Perubahan Data Kitas Investasi — Indeks 312 (Pemegang Saham PT/PMA) — Perubahan Data Pemegang Saham & Perpanjangan Masa Berlaku
Rp 1.830.000
Urus Pendaftaran LKS Bipartit (Lembaga Kerja Sama — Kemnaker) dari Mana Saja
Arofahajj Universe memproses pendaftaran lks bipartit (lembaga kerja sama — kemnaker) untuk klien di 38 provinsi & 514 kabupaten/kota — proses dominan daring, tanpa perlu datang ke kantor. Pilih wilayah Anda:
Lihat seluruh 38 provinsi & 514 kabupaten/kota